Bandar Lampung:Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung telahmelaksanakan “Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan diProvinsi Lampung” di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin (28/10/2019).Rapat evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim inidihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni, perwakilanOPD provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam rapattersebut, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengajak seluruh peserta yanghadir untuk menyepakati kegiatan “AyoProduktif”. “Ayo kitasepakati bikin kegiatan ayo produktif,” ujar Nunik sapaan akrabnya.
Nunik juga menjelasakan agar kegiatan ayoproduktif nantinya disinkronkan dengan energi dan Sumber Daya Manusia (SDM)yang ada di wilayah. “Kegiatan ayo produktif sinkron saja kegiatannya,bagaimana energi yang ada di wilayah kita, Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaini kita dorong waktunya agar tidak terbuang percuma, segala yang bisa sifatnyaberproduksi bisa menghasilkan. Intinya kita ajak masyarakat kita untukpdoduktif. Ini sekalian sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan SDM,karena berkaitan dengan peningkatan keterampilan. Dimana ruang-ruang positifitu diisi. Kemampuan tekhnologi masyarakat juga kita tingkatkan. ” Ujarnya.
Kepla Bappeda Provinsi Lampung HerlinaWarganegara juga menyampaikan, Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung terdiri dari 4 poin utama. Pertama,mengurangi bebanpengeluaran masyarakat miskin melalui Program Keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai(BPNT), PBI-JKN-KIS, Bantuan Pendidikan, Bantuan Rumah (RTLH).
Selanjutnya meningkatkan kemampuan danpendapatan masyarakat miskin, melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang didanai APBN/Dekon, Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Miskin (PEMM)mulaitahun 2020,Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Pembinaan dan PenyediaanSarana dan Prasarana Bagi Petanidan Nelayan dengan Kartu PetaniBerjaya (KPB) mulai tahun 2020.
Kemudian, mengembangkan danmenjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, melalui Peningkatan fasilitas dan pelayanan publik, Pengembangan UMKM, Desa Berjaya mulai tahun 2020, Smart Village mulaitahun 2020. Dan yang terakhir adalah mensinergikan kebijakan dan programpenanggulangan kemiskinan, melalui “Pemanfaatan data terpadu SIKS-NG dalampenetapan lokus kegiatan Provinsi & Kabupaten/Kota”.